06/01/2026
Wilayah yang kini dikenal sebagai Israel dan Palestina memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Tanah tersebut selama berabad-abad disebut Palestina di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman dan kemudian Mandat Britania setelah Perang Dunia I. Orang Yahudi memiliki ikatan sejarah dan agama yang sangat tua dengan tanah ini sejak zaman Kerajaan Israel kuno ribuan tahun lalu. Sementara itu, penduduk Arab Palestina merupakan mayoritas penduduk pada awal abad ke-20.
Setelah Holocaust dan Perang Dunia II, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat drastis. Pada 1947, PBB mengusulkan resolusi pembagian wilayah menjadi dua negara: satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Orang Yahudi menerima proposal tersebut, meski wilayah yang diberikan relatif kecil. Namun, pemimpin Arab Palestina dan negara-negara Arab tetangga menolak dan memilih jalur perang.
Pada 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, lima negara Arab menyerang Israel. Israel berhasil memenangkan perang tersebut, sementara ratusan ribu orang Arab Palestina menjadi pengungsi, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Nakba.
Meski demikian, sepanjang sejarah konflik ini, narasi yang sering muncul adalah Palestina sebagai korban pendudukan Israel. Padahal, fakta sejarah menunjukkan pola yang berulang: Palestina sering menjadi korban dari keputusan kepemimpinannya sendiri yang secara konsisten menolak tawaran perdamaian dan kesempatan mendirikan negara sendiri.
Pada tahun 1937, Komisi Peel yang dibentuk Inggris sudah menawarkan pembagian wilayah menjadi dua negara. Pemimpin Arab Palestina, M***i Hajj Amin al-Husseini, menolak.
Pada 2000, di Camp David Summit, Perdana Menteri Israel Ehud Barak menawarkan kepada Yasser Arafat lebih dari 90% Tepi Barat, seluruh Gaza, dan bagian dari Yerusalem Timur. Arafat menolak tanpa kontra-penawaran yang jelas, kemudian meletus Intifada Kedua.
Pada 2008, Perdana Menteri Ehud Olmert memberikan tawaran yang lebih generous lagi (hampir 94% Tepi Barat plus pertukaran tanah). Mahmoud Abbas juga menolak tawaran tersebut.
Pada 2005, Israel menarik mundur seluruh pasukannya dari Gaza sebagai isyarat damai. Hasilnya bukan negara Palestina yang damai, melainkan Hamas yang memenangkan pemilu dan menjadikan Gaza sebagai basis perlawanan bersenjata dengan tujuan menghancurkan Israel.
Hingga hari ini, sebagian besar kepemimpinan Palestina (baik Hamas maupun sebagian Fatah) masih kesulitan menerima keberadaan Israel sebagai negara Yahudi yang sah. Mereka memilih strategi “semua atau tidak sama sekali”. Akibatnya, rakyat Palestina yang biasa terus menjadi korban kemiskinan, korupsi elit politik, dan siklus kekerasan yang tak berujung.
Sementara negara-negara Arab lain seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan telah memilih normalisasi hubungan dengan Israel, Palestina masih terjebak dalam pola penolakan yang sama sejak 1937.
Palestina bukan hanya korban Israel, tetapi juga korban dari ketidakmauan mereka sendiri untuk menerima kompromi damai. Selama pola ini berlanjut, penderitaan rakyat Palestina akan sulit berakhir.
Sumber:
- Resolusi PBB 181 (1947)
- Rekaman Camp David Summit 2000
- Dokumen tawaran Olmert 2008
- Piagam Hamas 1988
