27/12/2024
LPOI Minta Presiden Prabowo Turunkan Pajak, Tinjau Kenaikan PPN 12% yang Dinilai Membebani Rakyat Kecil
Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) yang terdiri dari 14 ormas Islam pusat, termasuk Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), mengajukan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ekonomi yang dinilai memberatkan rakyat kecil.
Dalam acara Rapat Gabungan Konsensus & Refleksi Akhir Tahun, LPOI menyampaikan harapan agar pemerintah menurunkan pajak dan meninjau kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang direncanakan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.
Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj, mengungkapkan bahwa kenaikan PPN yang signifikan ini diperkirakan akan berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat, khususnya golongan bawah. Ia menyebutkan bahwa kenaikan pajak akan memicu lonjakan harga barang dan bahan pokok, yang pada gilirannya akan semakin memberatkan beban hidup rakyat kecil.
"Saya hanya menyampaikan suara anggota-anggota ormas Islam yang tergabung di LPOI. Kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada masyarakat kecil. Harga sembako pasti akan naik, dan ini tentu akan menambah kesulitan hidup rakyat," ujar Said Aqil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/12).
Said menegaskan bahwa LPOI meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Ia mengusulkan agar pemerintah menurunkan pajak, mengurangi harga-harga sembako, serta mempercepat pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. "Yang kita butuhkan adalah kebijakan yang dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan, bukan yang justru memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan kenaikan pajak," katanya.
Menurut Said, kebijakan kenaikan PPN juga dapat memicu gelombang PHK yang masif, karena beberapa perusahaan mungkin akan mengurangi karyawan sebagai langkah efisiensi akibat kenaikan biaya operasional. "Bisa-bisa PHK semau-maunya dengan alasan pajak naik. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah membuka lebih banyak lapangan kerja, bukan malah mengancam pekerjaan yang sudah ada," tegasnya.
LPOI juga mendesak agar pemerintah mempercepat implementasi penegakan keadilan sosial, membersihkan negara dari praktek korupsi, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Said Aqil berharap agar pemerintahan Prabowo lebih fokus pada kebijakan yang populis dan memihak pada kebutuhan dasar rakyat kecil.
LPOI, yang telah berdiri sejak 2013 dan terdiri dari 14 ormas Islam pusat, termasuk Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), secara konsisten menyuarakan kepentingan umat Islam dalam berbagai kebijakan pemerintah. Seiring dengan aspirasi tersebut, mereka berharap agar pemerintah dapat menanggapi serius rekomendasi tersebut demi kesejahteraan umat dan masyarakat Indonesia secara umum.
