07/07/2026
𝙅𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝘼𝙨𝙮'𝙖𝙧𝙞𝙮𝙖𝙝 𝙄𝙣𝙙𝙤𝙣𝙚𝙨𝙞𝙖 𝘿𝙖𝙣 𝙊𝙗𝙨𝙚𝙨𝙞 𝙈𝙖𝙨𝙖 𝙇𝙖𝙡𝙪 : 𝘼𝙣𝙩𝙖𝙧𝙖 𝘿𝙖𝙠𝙬𝙖𝙝, 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙠 𝙄𝙙𝙚𝙣𝙩𝙞𝙩𝙖𝙨, 𝙙𝙖𝙣 𝙋𝙚𝙡𝙖𝙟𝙖𝙧𝙖𝙣 𝙎𝙚𝙟𝙖𝙧𝙖𝙝
𝙊𝙡𝙚𝙝: 𝙕𝙪𝙡𝙠𝙖𝙧𝙣𝙖𝙞𝙣 𝙀𝙡𝙢𝙖𝙙𝙪𝙧𝙮
𝙊𝙗𝙨𝙚𝙨𝙞 𝘼𝙨𝙮'𝙖𝙧𝙞𝙮𝙖𝙝 𝙈𝙖𝙨𝙖 𝙇𝙖𝙡𝙪? 𝙎𝙚𝙟𝙖𝙧𝙖𝙝 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙡𝙞𝙝𝙖𝙩𝙠𝙖𝙣 𝙗𝙖𝙝𝙬𝙖 𝙝𝙪𝙗𝙪𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙖𝙣𝙩𝙖𝙧𝙖 𝙩𝙚𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙠𝙪𝙖𝙨𝙖𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙧𝙖𝙥 𝙢𝙚𝙡𝙖𝙝𝙞𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙣𝙖𝙢𝙞𝙠𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙠𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙠𝙨. 𝘿𝙖𝙧𝙞 𝙗𝙚𝙧𝙠𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜𝙣𝙮𝙖 𝙟𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙡𝙚𝙠𝙩𝙪𝙖𝙡 𝙠𝙖𝙡𝙖𝙢, 𝙠𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙨𝙚𝙥𝙪𝙩𝙖𝙧 𝙜𝙚𝙧𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙄𝙗𝙣 𝙏𝙪𝙢𝙖𝙧𝙩, 𝙝𝙞𝙣𝙜𝙜𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙚𝙡𝙞𝙨𝙞𝙝𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙧𝙪𝙟𝙪𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙥𝙚𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙧𝙖𝙖𝙣 , 𝙢𝙪𝙣𝙘𝙪𝙡 𝙥𝙚𝙧𝙩𝙖𝙣𝙮𝙖𝙖𝙣: 𝙨𝙚𝙟𝙖𝙪𝙝 𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙖𝙞𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙢𝙖𝙯𝙝𝙖𝙗 𝙩𝙪𝙧𝙪𝙩 𝙢𝙚𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙧𝙪𝙝𝙞 𝙖𝙧𝙖𝙝 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙠 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙠𝙪𝙖𝙨𝙖𝙖𝙣? 𝙏𝙪𝙡𝙞𝙨𝙖𝙣 𝙞𝙣𝙞 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙟𝙖𝙠 𝙥𝙚𝙢𝙗𝙖𝙘𝙖 𝙢𝙚𝙣𝙚𝙡𝙖𝙖𝙝 𝙗𝙚𝙧𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙥𝙚𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙬𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙨𝙚𝙗𝙪𝙩 𝙨𝙚𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙠𝙧𝙞𝙩𝙞𝙨 𝙗𝙚𝙧𝙙𝙖𝙨𝙖𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙛𝙖𝙠𝙩𝙖 𝙨𝙚𝙟𝙖𝙧𝙖𝙝 𝙙𝙖𝙣 𝙨𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧-𝙨𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙥𝙖𝙩 𝙙𝙞𝙥𝙚𝙧𝙩𝙖𝙣𝙜𝙜𝙪𝙣𝙜𝙟𝙖𝙬𝙖𝙗𝙠𝙖𝙣.
Munculnya berbagai jaringan yang mengatasnamakan Asy'ariyah di Indonesia merupakan fenomena yang patut dicermati secara kritis. Kritik ini bukan ditujukan kepada individu atau hak setiap orang untuk meyakini pandangan teologis tertentu, melainkan kepada kecenderungan menjadikan mazhab teologi sebagai identitas politik yang dipertentangkan dengan sesama kaum Muslimin.
Dalam sejarah Islam, hubungan antara akidah dan kekuasaan bukanlah hal baru. Salah satu tokoh yang sering dibahas dalam literatur sejarah adalah Ibnu Tumart, pendiri gerakan Muwahhidun di Afrika Utara pada abad ke-12. Ia dikenal mengusung agenda reformasi keagamaan yang kemudian berkembang menjadi gerakan politik dan akhirnya melahirkan sebuah dinasti. Sejarawan berbeda pendapat mengenai sejauh mana pemikiran teologinya dipengaruhi oleh tradisi Asy'ariyah dan unsur-unsur lain.
Ibn Tumart berhasil membangun dukungan dari berbagai kelompok di wilayah Pegunungan Atlas, Afrika Utara. Para pendukungnya kemudian menjadi inti gerakan yang melahirkan Dinasti Muwahhidun.
Tokoh-tokoh pendukung yang paling dikenal antara lain:
1. Abd al-Mu'min
Murid dan pengikut paling penting Ibn Tumart.
Setelah Ibn Tumart wafat, ia menyatukan kekuatan Muwahhidun dan mendirikan kekaisaran yang menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya bagian barat, serta sebagian besar Al-Andalus.
2. Suku-suku Berber, terutama:
Masmuda, yang menjadi basis utama gerakan Ibn Tumart.
Beberapa kabilah lain kemudian bergabung setelah kekuatan Muwahhidun berkembang.
3. Para murid dekat (Ahl al-Jama'ah)
Ibn Tumart membentuk kelompok inti yang menjadi pemimpin militer, dai, dan administrator gerakannya.
Gerakan ini pada awalnya merupakan gerakan dakwah dan reformasi, tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan politik dan militer yang berhasil menggulingkan Dinasti Murabithun.
Sejarah juga mencatat pengalaman Mu'tazilah ketika memperoleh dukungan politik pada masa Al Ma'mun, Al Mu'tasim dan Al Wathiq. Dalam peristiwa Mihnah, kekuasaan negara digunakan untuk memaksakan pandangan teologi tertentu kepada para ulama. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa ketika negara dijadikan alat untuk menyeragamkan keyakinan, kebebasan ilmiah dan perbedaan ijtihad dapat terancam.
Pelajaran sejarah tersebut semestinya menjadi peringatan bagi siapa pun. Tidak sepatutnya ada upaya membangun dominasi teologi melalui kekuatan organisasi, jaringan sosial, maupun pengaruh politik. Akidah seharusnya dibangun melalui hujjah ilmiah, bukan melalui tekanan sosial, mobilisasi massa, atau legitimasi kekuasaan.
Jika benar terdapat kecenderungan menjadikan Asy'ariyah sebagai identitas politik yang harus mendominasi ruang keagamaan di Indonesia, maka hal itu layak dikritisi. Indonesia bukan negara yang dibangun untuk mengunggulkan satu mazhab kalam tertentu. Umat Islam Indonesia terdiri atas beragam pendekatan keilmuan yang sama-sama memiliki hak hidup dalam koridor hukum dan konstitusi.
Perbedaan akidah hendaknya diselesaikan melalui dialog ilmiah yang jujur, terbuka, dan beradab. Menuduh lawan sebagai ancaman hanya karena berbeda dalam persoalan sifat Allah, metode takwil, atau pendekatan terhadap nash, justru akan memperlebar polarisasi di tengah umat.
Muhammadiyah sendiri memiliki manhaj yang menegaskan kembali rujukan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui ijtihad dan tarjih. Oleh karena itu, setiap upaya menarik Muhammadiyah ke dalam pertarungan identitas mazhab kalam tertentu patut disikapi secara kritis. Muhammadiyah memiliki metodologi sendiri yang dibangun melalui keputusan tarjih, bukan sekadar mengikuti klaim mayoritas suatu mazhab teologi.
Sejarah telah mengajarkan bahwa politik yang dibangun di atas fanatisme mazhab sering kali meninggalkan luka panjang. Yang dibutuhkan umat hari ini bukanlah politik Asy'ariyah, politik Mu'tazilah, ataupun politik mazhab lainnya, melainkan persaingan dalam ilmu, akhlak, dan amal saleh.
Semoga umat Islam Indonesia mampu menjadikan sejarah sebagai pelajaran, bukan sebagai pola yang terus diulang.
