Gerakan Pemuda Ansor Ringintelu

04/09/2025

04/09/2025

Di pelosok Banyuwangi, tak sedikit warga yang harus menakar ulang piring makannya. Harga beras yang terus merangkak naik membuat ibu-ibu pasar mesti menahan napas sebelum menyerahkan uang recehan terakhirnya. Sementara itu, buruh tani dan nelayan hanya bisa berharap cuaca baik agar bisa menyambung hidup.

Namun, di gedung megah DPRD Banyuwangi, cerita berbeda bergulir. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2020 dan Nomor 9 Tahun 2021, setiap anggota dewan menikmati tunjangan fantastis yang seakan menutup telinga dari jeritan rakyat.

Bayangkan, uang representasi Rp 2,1 juta per bulan hanyalah pembuka. Anggota dewan masih menerima tunjangan komunikasi intensif Rp 14,7 juta, tunjangan perumahan Rp 25 juta, serta transportasi Rp 8,5 juta tiap bulan.

Tak berhenti di situ, ada p**a tunjangan reses Rp 14,7 juta, tunjangan keluarga Rp 220 ribu, beras Rp 289 ribu, hingga tunjangan belanja rumah tangga Rp 19,8 juta dan tunjangan sewa alat rumah tangga Rp 17,1 juta. Jika dijumlahkan, angka itu setara dengan ratusan juta rupiah per bulan.

Kontrasnya begitu mencolok. Di satu sisi, rakyat harus mengencangkan ikat pinggang; di sisi lain, para wakil rakyat justru menambah lubang ikat pinggangnya agar cukup menampung limpahan fasilitas.

Dalam teori keadilan sosial John Rawls, negara seharusnya memastikan kebijakan yang paling menguntungkan justru berpihak pada kelompok paling lemah. Tetapi di Banyuwangi, kebijakan justru dimonopoli untuk memastikan kenyamanan pejabat.

Kesenjangan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menjelma nyata dalam bentuk rumah-rumah rakyat yang reyot, anak-anak putus sekolah karena biaya, dan petani yang terjerat utang pupuk. Sementara itu, tunjangan perumahan dewan Rp 25 juta sebulan cukup untuk menyewa rumah rakyat miskin selama bertahun-tahun.

Pertanyaan besar pun muncul: untuk siapa para wakil rakyat ini bekerja? Untuk rakyat yang mereka wakili, atau untuk kesejahteraan pribadi yang dilegitimasi oleh regulasi?

Rakyat Banyuwangi sedang digiring ke ladang penderitaan, sementara para elitnya bersantai di kursi empuk, menikmati tunjangan demi tunjangan. Gedung DPRD Banyuwangi perlahan menjelma “rumah mewah” yang dindingnya terbuat dari jeritan rakyat yang tak pernah sampai ke telinga penghuninya.

23/08/2025

http://garudawangi.blogspot.com/2025/08/rumah-sakit-di-ujung-pena-utang-di.html

Banyuwangi, 2025. Di Pesanggaran, Siliragung, dan Bangorejo, warga masih harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk sekadar mendapatk...

16/08/2025

Banyuwangi kembali dihadapkan pada ironi politik. Di depan publik, Bupati dengan tenang menyatakan “tidak ada kenaikan tarif PBB-P2.” Namun, tinta Perda baru yang ia tandatangani bersama DPRD berbicara lain: tarif progresif dihapus, diganti single tarif 0,3% untuk semua NJOP.

Artinya, rakyat kecil yang dulu membayar 0,1% kini harus membayar tiga kali lipat. Pemilik rumah sederhana di pelosok dipaksa membayar setara pemilik resort mewah di pantai. Tetapi di podium, seolah tak terjadi apa-apa.

Ketua GPBS, M.FAJAR GHOZI, menohok pernyataan itu:

“Kalau ini bukan kenaikan, lalu apa namanya? Kenaikan tanpa mengaku, itu sama saja maling yang pura-pura tak mencuri.”

Sindiran pun menyeruak di tengah warga: “Pemerintah ini seperti dokter yang bilang pasien sehat, padahal hasil lab menunjukkan sekarat.”
Kata mereka, inilah seni retorika penguasa – mengubah angka di atas kertas, lalu memoles kata-kata agar rakyat tak sadar sedang diperas.

Aristoteles pernah mengingatkan, “Kebohongan adalah kematian dari kepercayaan.” Dan jika rakyat sudah tak percaya, maka kursi kekuasaan tak lagi punya pijakan yang kokoh.

14/08/2025

Banyuwangi – Keputusan Bupati dan DPRD Banyuwangi pada Rabu (6/8/2025) untuk menghapus tarif progresif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menggantinya dengan single tarif batas atas 0,3% bagi semua lapisan NJOP, memicu gelombang kemarahan

Ketua Garuda Bangorejo, Taufiq Ilham Hidayat, menilai kebijakan ini sebagai langkah zalim yang menampar muka rakyat kecil. “Ini sama saja menaruh beban miliaran di pundak warga miskin. Pemilik rumah papan reyot dipaksa bayar sama seperti pemilik vila dan hotel mewah. Di mana letak keadilannya?” ujarnya dengan nada geram, Kamis (14/8/2025).

Sebelumnya, tarif PBB-P2 di Banyuwangi diatur adil berdasarkan Pasal 9 Perda Nomor 1 Tahun 2024:

NJOP hingga Rp1 miliar: 0,1%
NJOP Rp1 miliar – Rp5 miliar: 0,2%
NJOP di atas Rp5 miliar: 0,3%

Namun, dengan keputusan terbaru, semua dipukul rata 0,3%. Artinya, rakyat miskin akan membayar tiga kali lipat dari sebelumnya, sementara orang kaya nyaris tak merasakan kenaikan.

“Ini kebijakan berpihak pada yang berduit, bukan rakyat. DPRD dan Bupati telah menggadaikan rasa keadilan demi pemasukan instan. Jangan salahkan rakyat kalau nanti turun ke jalan,” tegas Taufiq.

Garuda Bangorejo menyatakan siap memimpin gelombang perlawanan untuk mendesak pencabutan aturan tersebut. “Pajak itu harus adil, bukan seragam. Kalau semua sama, yang lemah akan mati pelan-pelan,” pungkasnya.

09/12/2024

Di Beri Rahmat Namun Lari Mencari Rahmat Yang Lain...

Apa Coba ???......

07/12/2024

HATI2 DENGAN FENOMENA GUS MIFTAH..

ADA KELOMPOK TERTENTU YANG SENGAJA MENGGORENG DENGAN TUJUAN MELEMAHKAN KYAI2 DAN GUS2 NU.

13/07/2024

Banyuwangi kapan iki?
Ansor Banyuwangi