27/09/2025
Gerakan “Bukan Batak”: Mental Orang Taklukan
Penghantar
Barusan, saya menerima sebuah tautan artikel berjudul “Cerita Para Penjelajah tentang Negeri-Negeri Batak: Pseudo History” yang ditulis oleh Anna Martyna Sinamo. Artikel tersebut beredar di media sosial dan secara langsung menyinggung karya saya, Kerajaan Batak Sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya.
Saya memutuskan untuk memberikan tanggapan, bukan semata-mata untuk membela diri, melainkan untuk meluruskan pemahaman dan memperkaya diskusi akademis. Sebab, sejarah bukanlah milik satu orang, melainkan ruang terbuka bagi data, tafsir, dan perdebatan ilmiah.
Tanggapan Akademis atas Kritik “Pseudo History”
1. Tentang Tomé Pires (Suma Oriental, 1512)
Benar, Tomé Pires tidak pernah masuk ke pedalaman Batak. Namun, nilai penting Pires bukan pada pengamatan langsung, melainkan pada fakta bahwa Batak sudah dikenal dunia dagang internasional sejak 1511–1512. Ia mencatat adanya “Raja dari Bata” dan menempatkan Batak sebagai salah satu pusat perdagangan penting. Catatan resmi Portugis ini adalah dokumen negara yang kredibel.
2. Tentang Niccolò de’ Conti (1430-an)
Conti menyebut “Batech” di Samudra Pasai sebagai bangsa gemar berperang. Betul, ia hanya mendengar kabar. Namun, poin utamanya adalah nama Batak sudah muncul dalam literatur global jauh sebelum Portugis. Ini menunjukkan umur sejarah panjang, bukan ciptaan kolonial abad ke-19.
3. Tentang Fernão Mendes Pinto (Peregrinação, 1539)
Pinto mencatat adanya duta raja Batak yang datang ke Malaka pada 1539. Fakta diplomasi ini menandakan Batak berfungsi sebagai entitas politik yang mampu mengirimkan utusan resmi, bukan sekadar komunitas etnis.
4. Keterbatasan vs. Rantai Bukti
Memang benar bahwa ketiga penjelajah itu tidak masuk pedalaman Batak. Tetapi dalam metodologi sejarah, setiap jejak awal adalah pintu masuk. Justru dalam penelitian saya, catatan mereka dihubungkan dengan bukti lanjutan:
William Marsden (1772): menandai “the Boundary of Batta’s Country”, jelas menunjukkan batas Negara Batak meliputi Trumon, Singkil, hingga Jambu Ayer.
John Anderson (1823): menulis bahwa Pakpak, Karo, dan Gayo adalah suku-suku Batak, mempertegas bahwa mereka bagian dari Negara Batak, bukan entitas terpisah.
Dengan demikian, Pires, Conti, dan Pinto bukan sumber tunggal, melainkan mata rantai awal yang kemudian dikuatkan oleh Marsden dan Anderson.
5. Menanggapi Tuduhan “Pseudo History”
Pseudo history muncul bila penulis mengabaikan sumber primer atau menciptakan fakta tanpa dasar. Buku saya justru memakai sumber primer resmi (Pires, Pinto, Marsden, Anderson, arsip Belanda, peta kolonial) yang bisa diverifikasi siapa pun. Tugas akademisi adalah menyambungkan fragmen itu dalam garis kontinuitas geopolitik, bukan hanya menumpuk anekdot.
Gerakan “Bukan Batak” adalah Mental Orang Taklukan
Di luar perdebatan akademis, ada gejala sosial yang lebih berbahaya: lahirnya gerakan Bukan Batak. Segelintir oknum berusaha mengaburkan fakta bahwa Singkil, Pakpak, Karo, dan Gayo adalah bagian dari Batak. Mereka menolak label Batak seakan-akan itu beban, padahal justru itulah jati diri historisnya.
Sikap ini adalah mental orang taklukan. Mentalitas ini tumbuh sejak Belanda menciptakan struktur administratif “Keresidenan Atjeh en Onderhoorigheden” (Aceh dan Daerah Taklukannya) pada 1881.
Sejak itu, wilayah Batak seperti Singkil, Pakpak, Karo, dan Gayo dilabeli sebagai onderhoorigheden — daerah taklukan.
Warisan ini kemudian diteruskan ke Indonesia lewat UU 10/1948 dan UU 24/1956, tanpa mempertimbangkan eksistensi historis Negara Batak.
Alih-alih melepaskan diri dari stigma kolonial, sebagian oknum justru bangga menyebut diri “bukan Batak.” Itu sama saja dengan merayakan rantai yang dipasang penjajah di kaki leluhurnya sendiri.
Ilustrasi: Rumah yang Kosong
Bayangkan sebuah rumah besar bernama Negara Batak. Kamar-kamarnya bernama Singkil, Pakpak, Karo, dan Gayo. Jika penghuninya keluar dan berteriak: “Kami bukan bagian dari rumah ini!” maka rumah itu terlihat kosong. Ketika kosong, mudah bagi orang lain untuk masuk dan mengaku sebagai pemilik.
Inilah konsekuensi tragis dari mental orang taklukan: membiarkan rumah sendiri hilang dari peta sejarah.
Penutup
Mengatakan bahwa penggunaan Pires, Conti, dan Pinto adalah pseudo history justru berisiko jatuh pada pseudo academic — karena mengabaikan prinsip dasar penelitian sejarah: setiap jejak tertulis, sekecil apa pun, adalah pintu masuk untuk merangkai bukti.
Sejarah tidak pernah lahir dari sumber sempurna. Ia lahir dari keberanian akademisi menghubungkan fragmen yang berserak menjadi narasi utuh. Menolak sumber awal sama saja dengan memutus akar Batak dari panggung global, dan hanya menyisakan tafsir kolonial belakangan.
Sejarah Batak bukan pseudo history. Yang pseudo adalah sikap akademis yang menolak bukti awal hanya karena tidak sesuai dengan preferensi pribadi.
Dan memutus diri dari Batak hari ini adalah sikap kaum “Orang Taklukan” yang mentalitasnya sudah diwariskan Belanda sejak menciptakan “Atjeh en Onderhoorigheden.”
